omnihospitals

RS Omni Terancam Jeratan Pidana

2009-06-12T08:40:00.001-07:00

09/06/2009 - 12:02

RS Omni Terancam Jeratan Pidana

Gayus Lumbuun
(inilah.com /Raya Abdullah)

INILAH.COM, Jakarta - Intervensi Rumah Sakit Omni Internasional terhadap kasus Prita Mulyasari tengah diselidiki. RS yang diragukan label internasionalnya bisa dijerat secara pidana jika terbukti melakukan intervensi sehingga pasal 27 Ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dimasukkan dalam kasus Prita Mulyasari.

"Jika sampai terbukti, RS Omni bisa dituntut dengan pasal 55 dan 56 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," kata Anggota DPR Komisi III Bidang Hukum, Gayus Lumbuun di Jakarta, Selasa (9/6).

Gayus memaparkan, pasal-pasal tersebut terkait dengan keikutsertaan dalam suatu konspirasi kejahatan. Indikasi dari intervensi tersebut antara lain dari adanya dugaan pemberian sejumlah fasilitas layanan gratis di RS Omni Internasional kepada para jaksa dari Kejaksaan Negeri Tangerang.

Ia menegaskan, pihak Kejagung harus terbuka dalam pemeriksaan terhadap pihak Kejari Tangerang dan Kejaksaan Tinggi Banten.

"Kejagung harus memperhatikan kepentingan rakyat," ujar Gayus.

Kapuspenkum Kejagung Jasman Panjaitan sempat mengatakan, pihaknya akan mengkaji kebenaran pelayanan gratis kesehatan tersebut. "Itu (layanan gratis) sebatas ide, tapi belum ada yang memanfaatkanya," ujar Jasman. [*/ana]

PENEGAK HUKUM MUDAH SAJA BERKELIT...

2009-06-12T08:36:00.000-07:00

Politik

10/06/2009 - 13:43

Kejari Ngaku Dapat Voucher Gratis RS Omni

INILAH.COM, Tangerang - Kejari Tangerang membantah tuduhan menerima pengobatan gratis dari RS Omni Tangerang. Namun diaku mereka menerima voucher gratis dari 8 RS, salah satunya RS Omni.

Menurut Kajari Tangerang Suyono, mereka diberikan voucher gratis medical cek-up (MCU) dan paps smear melalui rujukan surat PT Askes Kantor Cabang Utama Tangerang, Banten.

"Jadi tidak benar Kejari diberikan fasilitas gratis dari RS Omni, yang benar semua PNS termasuk Kejari mendapatkan voucher pengobatan gratis dari PT Askes Tangerang," kata Suyono di Tangerang, Rabu (10/6).

Menurutnya, berdasarkan surat No 309/1003/0409 tertanggal 29 April 2009 perihal pelayanan medical cek-up dan paps smear, yang ditandatangani Senior Manager PT Askes KCU Tangerang Benjamin Saut yang ditujukan kepada Kejari telah diterima sejak Mei 2009 lalu.

"Dari surat rujukan tersebut kita diberikan fasilitas cek-up gratis RS Omni, tetapi melalui keterangan memiliki Askes dari PT Askes," kata Suyono.

Dia mengatakan, Kejari diberikan fasilitas berobat gratis di 8 RS, empat di antaranya merupakan RSUD yang berada di Banten dan empat RS swasta di Tangerang. Salah satunya surat rujukan cek-up di RS Omni, Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan.

"Jadi pemeriksaan gratis ini tidak ada hubungannya dengan kasus Prita, kita diberikan fasilitas gratis dari PT Askes, dan RS Omni sebagai salah satu tempat medical cek-up saja," ujarnya.

Dijelaskannya, dari fasilitas gratis tersebut gaji pejabat dan pegawai Kejari sebagai peserta medical check up dipotong dua persen. Setiap pegawai Kejari diberikan voucher check up gratis dari PT Askes sejak 1 Mei hingga 30 Juni 2009.

"Voucher gratis dari PT Askes tersebut tidak selamanya digunakan di 8 RS, apalagi saya tidak pernah ke sana (RS Omni) sendirian, melainkan kita dijemput dengan mobil operasional Omni untuk berobat, sampai saat ini saya tidak pernah melakukan check up di RS Omni," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan Pelanggan PT Askes KCU Tangerang Yan Rizard mengatakan ada sekitar 49 intansi pemerintahan di Kabupaten Tangerang termasuk Kejari Tangerang yang sedang mendapatkan program promotif dan preventif, salah satunya pelayanan MCU dan paps smear di RS Omni.

"Kejari juga kita berikan fasilitas gratis pemeriksaan di beberapa RS Swasta yang vouchernya diberikan oleh PT Askes, jadi pejabat maupun staff Kejari berhak berobat di RS Omni," imbuhnya. [*/ana]

MANAJEMEN RS OMNI SEMENA-MENA

2009-06-12T08:23:00.000-07:00

Politik

11/06/2009 - 20:13

Tahan Prita, Jaksa Dikecam Arogan

Prita Mulyasari
(inilah.com/Wirasatria)

INILAH.COM, Tangerang - Tindakan jaksa yang menyeret Prita Mulyasari (32) ke meja hijau dan ditahan di LP Wanita Tangerang menuai kecaman. Jaksa dinilai arogan.

"Tindakan jaksa itu tidak manusiawi dan salah sasaran, maka sebaiknya Prita dibebaskan saja dari tuntutan hukum," tuntut Ketua LSM Pergerakan Islam Untuk Tanah Air (PINTAR) Alfian Tanjung di Tangerang, Kamis (11/6).

Ia menegaskan, Prita harus dibebaskan tanpa syarat, karena tindakan yang telah dilakukan kejaksaan keliru dan menyimpang dari UU.

Manajemen rumah sakit itu, katanya, bertindak sewenang-wenang terhadap warga yang membutuhkan pertolongan medis.

PINTAR menuntut pemerintah meninjau kembali UU yang mengatur kesehatan dan pelayanan dokter serta rumah sakit, sedangkan UU itu hanya berpihak kepada dokter dan RS ketimbang pasien yang kedudukannya lemah.

Sikap lainnya, yaitu ada persoalan lumpuhnya moral dan rasa keadilan penegak hukum. Mereka harus belajar kembali bagaimana memahami UU dengan benar, sehingga tak salah langkah dan merugikan pihak lain.

Diharapkan KPK turun tangan dan bersikap proaktif untuk mengecek kemungkinan adanya transaksi keuangan pada alat negara itu.

Prita Mulyasari didakwa mencemarkan nama baik RS Omni Internasional, Serpong, Kota Tangerang Selatan melalui surat elektronik (e-mail) yang disampaikan kepada rekannya akibat pelayanan RS yang tidak maksimal.

Bahkan Prita diseret ke meja hijau karena dianggap telah melanggar UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elekronika (ITE) dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Atas tindakan itu, maka Prita akhirnya dijebloskan ke LP Wanita Tangerang selama 21 hari dengan status tahanan, lalu diubah menjadi tahanan kota dan diperbolehkan melihat kedua anak dan suami di rumahnya. [*/ana]

JANGAN MENTANG-MENTANG PUNYA BACKING KUAT...

2009-06-12T08:21:00.001-07:00

Politik

12/06/2009 - 14:30

Kajati Banten Dicopot Terkait Prita

INILAH.COM, Jakarta - Kajati Banten Dondy K Sudirman dicopot dari jabatannya yang diduga terkait kasus penanganan Prita Mulyasari. Dondy K Sudirman diangkat menjadi staf ahli Jaksa Agung.

"Sedangkan posisi Kajati Banten, diisi oleh Abdul Wahab Hasibuan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kajati (Wakajati) Sumatera Selatan," kata Kapuspenkum Kejagung Jasman Pandjaitan, di Jakarta, Jumat (12/6).

Kapuspenkum menyatakan posisi Dondy K Sudirman menjadi staf ahli merupakan mutasi melalui Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung Nomor 02/A/JA/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009. "SK itu merupakan hasil rapat pimpinan," ujarnya.

Kendati demikian, Kapuspenkum membantah jika penggantian jabatan Kajati Banten tersebut merupakan pencopotan akibat penanganan perkara Prita Mulyasari.

"Ini mutasi biasa, dan dilakukan terhadap pejabat lainnya," bantahnya.

Sementara itu, Jamwas Hamzah Tadja, menyatakan, tidak menutup kemungkinan Rumah Sakit Omni Internasional, Tangerang akan turut diperiksa juga.

Ia menegaskan pihaknya sampai sekarang masih akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang menangani perkara Prita Mulyasari. "Saya akan ngomong kalau sudah selesai semua pemeriksaan," pungkasnya. [*/ana]

LABEL INTERNATIONAL? GAK BAKALAN NGURUSIN PRITA KAYAK GINI

2009-06-12T08:15:00.000-07:00

Politik
12/06/2009 - 19:45
Menkes: Omni Bukan RS Internasional
Siti Fadillah
(inilah.com/ Subekti)
\
INILAH.COM, Surabaya - Keraguan DPR terjawab terkait label internasional RS Omni. Menurut Menkes, RS itu bukan bertaraf internasional.

"Saya akan berkoordinasi dengan Deplu untuk meninjau nama internasional yang dipakai beberapa rumah sakit," kata Siti Fadillah usai konferensi pers tentang pemberlakukan status waspada virus H1N1 (flu babi) di Indonesia, Surabaya, Jumat (12/6).

Menkes menegaskan bahwa RS Omni International milik orang Indonesia.

"Masalahnya terkait kasus Prita (pencemaran nama baik) dan kasus itu sebenarnya sudah berlangsung setahun, sejak Agustus 2008, karena itu kita nggak bisa intervensi sampai kasusnya selesai," ujarnya.

Namun, jika kasusnya dalam ranah hukum sudah selesai dan RS Omni International dinyatakan bersalah, maka akan ada tindakan dalam ranah kesehatan.

"Saya sebenarnya sudah memanggil pimpinan RS Omni International bersama MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia). Bahkan saya sudah mengumpulkan data-data sebelum memanggil mereka," katanya.

Dalam pertemuan itu, pemerintah dan Omni sepakat menunggu proses hukum yang berlangsung, kemudian MKDKI yang akan memberikan rekomendasi kepada Menkes.

"Nanti, saya akan bertindak sesuai rekomendasi dari MKDKI itu. Yang jelas, saya juga akan menertibkan pemakaian nama internasional bagi rumah sakit swasta yang nggak ada kaitannya dengan lembaga internasional," pungkasnya. [*/ana]

BODOHNYA OMNI HOSPITALS

2009-06-10T14:31:00.001-07:00

Politik

10/06/2009 - 17:43

'Bunuh Diri' RS Omni

Ana Shofiana Syatiri

Prita Mulyasari
(inilah.com/Wirasatria)

INILAH.COM, Jakarta - Niat hati ingin membungkam Prita Mulyasari atas pencemaran nama baik, manajemen RS Omni malah merusak citranya sendiri. Selain pelayanannya dinilai buruk, cap internasional RS yang terletak di kawasan elite Alam Sutera, Tangerang, itu pun dipertanyakan.

Langkah manajemen RS Omni untuk membungkam Prita dengan melaporkannya ke polisi atas pencemaran nama baik, boleh jadi awal penyedia jasa kesehatan itu 'menikam' dirinya sendiri. Keluhan Prita di milis bukan membuat mereka bercermin untuk memperbaiki pelayanan, malah memperkarakan ibu dua anak yang masih menyusui tersebut.

'Belati' yang dipakai oleh RS Omni adalah tulisan Prita. Tanpa berpikir panjang, manajemen RS Omni melaporkan Prita ke polisi. Hingga akhirnya Prita ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang, dan dibui.

Penzaliman yang dilakukan RS Omni pada pasiennya yang menumpahkan kekecewaannya dinilai sudah melanggar HAM oleh anggota Komnas HAM Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Nurcholish. Catatan medis pasien saja tidak mau diserahkan RS. Anehnya malah Prita yang dijebloskan ke penjara.

Pelayanan RS Omni pun diragukan. "Ini ada indikasi kuat kasus ini merupakan kasus pengalihisuan dari substansi buruknya pelayanan kesehatan menjadi isu pencemaran nama baik," ujar Sekjen Yayasan Kesehatan Perempuan Tini Hadad.

Namun Direktur RS Omni Internasional Bina Ratna Kusumafitri membantah memberi pelayanan buruk. Pihaknya tidak memberikan hasil print cek darah pertama, yang mencatat trombosit Prita sebesar 27.000/ul, karena terjadi kesalahan dalam mendiagnosa. "Hasil tidak valid dengan nilai trombisit 27.000, karena terjadi penggumpalan dan hasil tersebut tidak di-print. Kalau di-print terjadi malapraktik karena tidak seusai dengan penyakit diagnosa sebenarnya," ujar Ratna.

Pihak RS mengaku tidak ada unsur kesengajaan atas perbedaan diagnosa cek darah Prita yang kedua, yakni jumlah trombosit 181.000/ul. Yang disesalkan pihak RS adalah cara Prita yang menuliskan email berjudul 'Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tanggerang' tanpa klarifikasi dan menyebarkannya ke milis. Hal itu dinilai sangat merugikan RS Omni.

Harap-harap dapat pembelaan, manajemen RS Omni malah dipanggil menghadap Komisi IX DPR. Label internasional RS ini pun dipertanyakan. Sebab Depkes tidak mengetahui dari mana label internasional RS tersebut. Anggota komisi IX Max Sopacua juga mempertanyakan tentang perlindungan konsumen yang tertuang dalam pasal 4 UU 8/1999. Pasal tersebut berbunyi setiap konsumen memiliki kekuatan untuk memperoleh informasi yang lengkap terhadap dirinya. Jika tidak mampu menjelaskan, DPR meminta RS Omni ditutup saja.

Kuasa hukum Rumah Sakit Omni Lalu Hadi Surtoni menyatakan pihaknya akan mengikuti prosedur jika izin operasi dicabut. Namun mereka masih tetap bersikeras meneruskan gugatan terhadap Prita Mulyasari.

Gara-gara penahanan Prita pula RS Omni dituding 'main mata' dengan kejaksaan yang menahan ibu berkerudung tersebut. Kuasa hukum Prita, Slamet Yuwono, menuding Kejari Tangerang mendapatkan pelayanan gratis kesehatan di RS itu. Slamet mengindikasikan itu dari pengumuman medical check up dari RS Omni Internasional itu yang sempat dipasang di lingkungan kejari. "Namun tidak lama kemudian dicabut kembali," cetus Slamet.

Selain itu, kejaksaan dinilai telah memasukkan Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke dalam dakwaan Prita. Padahal saat dilimpahkan ke kejaksaan, Prita dikenai Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dan Slamet mengaku pihaknya sudah memiliki bukti kuat adanya praktik penyuapan dalam perkara tersebut antara pihak kejaksaan dengan RS Omni Internasional.

Merasa tuduhan tersebut tidak benar, Kejari Tangerang pun membantah tuduhan kuasa hukum Prita itu. Kajari Tangerang Suyono mengakui menerima voucher gratis dari 8 RS dari Askes, salah satunya RS Omni. "Jadi tidak benar Kejari diberikan fasilitas gratis dari RS Omni. Yang benar, semua PNS termasuk Kejari mendapatkan voucher pengobatan gratis dari PT Askes Tangerang," bantah Suyono.

Meski begitu, Jaksa Agung Hendarman Supandji melihat adanya ketidakprofesionalan Kajati Banten dan Kajari Tangerang yang memasukkan Pasal 27 UU ITE ke dalam dakwaan Prita. Jaksa yang terkait kasus itu pun diperiksa pihak Jamwas. Jika sampai terbukti intervensi RS Omni terhadap kasus Prita Mulyasari, RS itu bisa dijerat secara pidana. "Jika sampai terbukti, RS Omni bisa dituntut dengan pasal 55 dan 56 KUHP," ujar anggota DPR Komisi III Bidang Hukum, Gayus Lumbuun.

Tidak ada lagi yang bisa dilakukan RS Omni kecuali menunggu proses hukum Prita dan pemeriksaan Kejagung. Semua akan terkuak pada hasil proses pengadilan yang kini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun yang pasti, saat ini Prita dihujani simpati dari masyarakat Indonesia, termasuk para capres JK, Mega, dan SBY. Kebalikannya, RS Omni harus menuai hukuman sosial dari masyarakat yang kini meragukan pelayanan di RS tersebut. [L4]

MASYARAKAT ANGKAT BICARA 3

2009-06-09T16:25:00.000-07:00

Egp(emang gw pikirain)

Tutup aja sementara kalo bisa, biar OMNI mikir,dan lebih PROFESIONAL tamu/pasien adalah raja wajar kalo dia koment

Prita juga di rawat bayar khan ga ngutang

-- Brian, Jakarta, 09/06/2009 13:26:28 wib
No comment

No Comment, Entar gw dituntut juga lagi..

-- Mat Faleh, Jakarta, 09/06/2009 10:33:26 wib
Pelajaran

pelajaran bagus!

-- Sayed muhammad, Banda aceh, 09/06/2009 09:35:14 wib
Kena batunya...

kalau memang sudah ada niatan untuk menipu dengan berbagai gaya, apalagi dengan alasan medis yang hampir 1000 persen orang awam tak tau, dan nurut apa kata dokter, maka pihak rumah sakit pasti akan senang karena ada tambahan pemasukan, meski hanya sakit pilek, kalau perlu harus masuk IGD agar ada pemasukan. itu berarti penipuan berkedok alasan medis, nah kini kena batunya deh...

-- Salmon, Jakarta, 08/06/2009 20:52:10 wib

biar KAPOK.... !!

2009-06-09T16:24:00.001-07:00

Peluang Prita Tuntut Balik Rumah Sakit dan Jaksa Terbuka Lebar

Kamis, 04 Juni 2009 | 20:17 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Syamsudin Rajab mengatakan Prita Mulyasari, 32 tahun, tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra, Serpong, Tangerang Selatan, Banten memiliki peluang mengugat balik rumah sakit maupun jaksa penuntut. "Sangat terbuka peluang menuntut balik melalui pidana maupun perdata," katanya saat dihubungi, Kamis (4/6).

Sebelumnya, Prita ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei, karena digugat pihak rumah sakit secara perdata dan pidana. Gugatan tersebut dilayangkan pihak rumah sakit setelah Prita berkeluh kesah tentang layanan rumah sakit tempat ia dirawat saat itu melalui email pribadinya pada 15 Agustus. Prita dijerat dengan Pasal 27 junto 45 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Rabu, Prita dikeluarkan dari tahanan dan berstatus tahanan kota, setelah ada tekanan dari publik.

Syamsudin menjelaskan, dalam proses dakwaan oleh jaksa penuntut tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan. Bahkan, Kepala Kepolisian RI, Jenderal Bambang Hendarso Danuri pun mengakuinya. Jaksa Agung melalui keputusannya, kata dia, juga menyatakan jaksa penuntut bertindak tidak profesional dalam dakwaan. Masuknya pasal 27 junto 45 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan juga harus dibuktikan. "kami menduga ada hubungan jaksa memasukannya dengan kepentingan rumah sakit," ujarnya.

Apalagi, dia melanjutkan penggunaan delik pencemaran nama baik dalam kasus ini yang digunakan Rumah Sakit Omni Internasional juga tidak tepat. Dalam Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pidana berkaitan pencemaran nama baik unsurnya, seseorang dan merendahkan martabat. "Ini tidak tepat memaknai, pencemaran nama baik tidak bisa digunakan untuk institusi dan badan hukum," ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Rumah Sakit Omni Internasional dengan status Internasional itu menekankan profesionalisme. Dengan menerima kritik dari pasien untuk perbaikan internal dalam pelayanan. "Bukan dengan kriminalisasi atas kritik," katanya. Padahal, kata dia, hal yang wajar ketika konsumen atau pasien itu berkeluh kesah atas setiap pelayanan publik yang tidak baik.

Gugatan baik itu, menurut Syamsudin, akan diperkuat dengan pelanggaran Rumah Sakit Omni Internasional atas Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Prita sebagai konsumen berhak mendapatkan haknya atas hasil medical record," katanya. Sebelumnya, Rumah Sakit menutupi hasil medical record setelah melakukan check up. "Ini menjadi dasar gugatan ke Rumah Sakit," katanya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Patra M Zen mengatakan, Rumah Sakit bisa digugat atas pelanggaran Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Hak pasien tidak diberikan rumah sakit dan ada dugaan perbuatan mal praktek. "Seharusnya dalam kasus ini diselidiki dulu dugaan pelanggaran mal praktik, baru gugatan pencemaran nama baik," katanya. Karena, kata dia, jika terbukti melakukan mal praktik, dokter yang bersan sangkutan harus disidang oleh majelis etik.

PBHI, kata Syamsudin, akan meminta pertanggungjawaban Menteri Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia atas pelanggaran hak pasien oleh rumah sakit. "Kami akan minta ijin rumah sakit dievaluasi," katanya. Selain itu, PBHI juga akan menggalang dukungan kriminalisasi pasien oleh pihak rumah sakit.

Ketua Setara Institut, Hendardi menilai penggunaan Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengancam kebebasan berpendapat dan bisa menjadi tameng penutup bagi dugaan koropsi, mal administrasi, keburukan layanan publik dan mal praktik dalam kedokteran. "justru aturan seperti ini mengingkari jaminan kepastian hukum, dan jaminan HAM," katanya.

EKO ARI WIBOWO

ngapusi

2009-06-09T16:21:00.001-07:00

Kejaksaan Bantah Akui Diservis Rumah Sakit Omni

Selasa, 09 Juni 2009 | 13:39 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Jasman Pandjaitan membantah berita Koran Tempo hari ini yang berjudul “Kejaksaan Akui Diservis RS Omni”.

“Berita yang mengatakan seolah-olah saya mengakui, itu tidak benar,” kata Jasman di kantornya, Selasa (9/8). “Saya tak pernah mengatakan itu.”

Menurut Jasman, kepada wartawan kemarin dia hanya mengatakan, “Siapa tahu rumah sakit itu punya program bakti sosial.” Dia mengatakan, kejaksaan tidak punya kerja sama dengan pihak Rumah Sakit Omni Internasional untuk pemeriksaan kesehatan jaksa.

Terkait tudingan pengacara Prita Mulyasari mengenai adanya himbauan di Kejaksaan Negeri Tangerang untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Omni dalam bentuk selebaran, Jasman mengaku belum mengetahui hal itu. “Kalau memang ada nanti akan diteliti. Dibuat oleh siapa dan siapa yang menempelkan,” katanya.

Kasus Prita Mulyasari mencuat setelah kejaksaan menahannya karena kasus pencemaran nama baik dokter dan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. Status Prita sendiri telah dialihkan menjadi tahanan kota.

Sebelumnya, ibu 32 tahun itu mendekam di Penjara Wanita Tangerang sejak 13 Mei. Ia ditahan karena membuat surat elektronik tentang keluhannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni. Pada Kamis pekan lalu ia menjalani sidang perdana kasus ini.

ANTON SEPTIAN

2009-06-09T16:20:00.001-07:00

Tiga Dokter Rumah Sakit Omni Akan Dilaporkan ke Polisi

Selasa, 09 Juni 2009 | 09:22 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang: Prita Mulyasari akan melaporkan tiga dokter Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra, Serpong ke polisi karena telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. ”Karena mereka Prita menderita,” ujar Kuasa Hukum Prita Mulyasari, Samsu Anwar, kepada Tempo, Selasa 9/6.

Tiga dokter tersebut adalah, dr Hengky Gozal yang menangani Prita ketika dirawat dirumah sakit itu, dr Grace penanggung jawab komplain RS Omni dan dr Indah yang merupakan dokter umum RS Omni. ”Kami akan melaporkan mereka dengan perkara pidana,” kata Samsu. Selain itu, Samsu melanjutkan, pihaknya akan melaporkan RS Omni secara perdata.

Menurutnya, para dokter tersebut telah memberikan keterangan palsu selama bersaksi di Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional. ”Mereka tidak memberikan keterangan sebagaimana mestinya,”kata dia.

Samsu mengatakan, semestinya para dokter tersebut memberikan kesaksian dengan memperlihatkan hasil rekam medis pemeriksaan terhadap pasiennya. ”Tapi itu tidak dilakukan,”. Karena sikap para dokter tersebut Prita divonis bersalah dalam perkara perdata tersebut.

Para dokter tersebut, kata Samsu, tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang praktek kedokteran.” Pasien tidak diberikan informasi yang cukup dan tidak ada rekam medisnya,”tuturnya. Menurut Samsu, semestinya pihak Rumah Sakit dan dokter memberikan informasi yang benar agar pasiennya mengetahui secara pasti penyakit yang dideritanya. ”Berobat dan pelayanan medis menyangkut nyawa manusia,” kata Samsu.

JONIANSYAH

2009-06-09T16:17:00.001-07:00

Departemen Kesehatan Pertimbangkan Cabut Izin RS Omni

Selasa, 09 Juni 2009 | 20:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Kesehatan memperhatikan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pencabutan izin operasional Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang.

Rekomendasi pencabutan itu terkait kasus Prita Mulyasari, penulis surat elektronik tentang lepayanan RS Omni. Akibat tulisannnya yang tersebar di Internet, rumah sakit tersebut menggugat Prita karena dianggap mencemarkan nama baik.

"Kami perhatikan rekomendasi itu, tapi keputusannya menanti sidang majelis kedokteran," jelas Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Farid W. Husein ketika dihubungi, Selasa (9/6).

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, kata Farid, kini tengah menganalisa kasus RS Omni dengan pasiennya Prita Mulyasari. Analisa tersebut menyangkut pelayanan rumah sakit terhadap pasien Prita, sehingga tak puas dan menulis keluhannya dalam email.

Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin lalu menginginkan izin RS Omni dicabut terkait gugatannya terhadap Prita. Prita sempat dipenjara selama tiga minggu karena menyebarkan surat elektroniknya itu. Prita diancam hukuman enam tahun dan denda Rp 1 miliar.

Keputusan Komisi Kesehatan ini muncul setelah rapat dengar pendapat antara manajemen RS Omni. Manajemen RS Omni mengaku sudah berupaya menyelesaiakan masalahnya secara kekeluargaan dengan Prita.

Hasil keputusan Majelis Kehormatan itulah, Farid menambahkan, yang akan menjadi pertimbangan keputusan Departemen Kesehatan. "Apakah izinnya dicabut atau tidak," jelasnya.

Izin operasional suatu rumah sakit memang dikeluarkan Departemen Kesehatan. Sedangkan izin pembangunan rumah sakit, keluar dari pemerintah daerah.

Pencabutan izin juga harus mempertimbangkan tenaga medis yang bekerja. "Termasuk nasib dokter dan manajemennya," urai Farid. Maka Departemen Kesehatan tak mau gegabah memutuskan untuk mencabut izin suatu rumah sakit

2009-06-09T16:03:00.001-07:00

Jaksa Kasus Prita Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejaksaan Agung

Selasa, 09 Juni 2009 | 22:34 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang: Muhamad Irfan Jaya, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tangerang yang merekomendasikan jaksa Riyadi sebagai jaksa penuntut umum mendampingi Rakhmawati Utami, jaksa peneliti sekaligus jaksa penuntut umum pada perkara Prita Mulyasari, 32 tahun, mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa Kejaksaan Agung.

“Kita menunggu saja, yang jelas materi pertanyaan tidak bisa saya sampaikan. Kami diperiksa secara intens sampai pukul 23.00 malam, Senin (8/6),”kata Irfan kepada Tempo di kantornya, Selasa (9/6) sore.

Irfan mengatakan pada pemeriksaan itu jawaban atas pertanyaan dilakukan berita acara pemeriksaan (BAP). Meskipun demikian, ia merasa semua yang dilakukan sudah sesuai prosedur.

Terkait penahanan Prita, Irfan memberikan alasan bahwa itu perintah pimpinan. “Ada perintah dari Kejaksaan Tinggi Banten yang diteruskan ke Kejaksaan Negeri Tangerang. Ya saya meminta jaksa untuk segera melaksanakan perintah (-penahanan) saat itu juga,”kata irfan.

Penahanan Prita sebenarnya juga dikuatkan dengan penetapan hakim persidangan sebagai tahanan rumah tahanan (Rutan) dan ketika ditangguhkan penahanannya menjadi tahanan kota itu juga kewenangan hakim.

Selain Irfan, Riyadi juga merasa sudah lega setelah dilakukan npemeriksaan. Ia mengaku cukup tenang menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan tim pemeriksa Kejaksaan Agung. "Soal hasil kita serahkan Kejagung, saya menjalankan tugas sudah sesuai prosedur," kata Riyadi.

Irfan dan Riyadi dan beberapa jaksa lainnya diperiksa Kejaksaan Agung sehubungan kasus Prita Mulyasari. Mereka diduga tidak tepat menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat Prita. Prita sempat ditahan tiga pekan karena digugat perdata dan pidana oleh Rumah Sakit Omni Internasional terkait surat elektronik Prita yang berisi keluhan pelayanan Rumah Sakit Omni.

2009-06-06T13:40:00.000-07:00

Tag: rumah sakit, Prita Mulyasari, UU ITE, prita, OMNI International
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace

Terkait:

Ini Bukan Soal Ibu Prita atau RS Omni!
18 jam yang lalu
Tetap "Selamat" di Rumah Sakit
Kamis, 4 Jun '09 12:14
Kebijakan Kesehatan Perspektif Islam
Rabu, 3 Jun '09 17:36

« Hatta: Beda Jelita dan Jelata Beeconomics, khayalan buat negriku »

Siapa saja yang merating artikel ini:

kakilangit: Terkini
yusro: Penting
matriphe: Penting
Riyono: Penting
rampok: Lucu
nicowijaya: Penting
suprie_d: Bagus
irfan darsina: Penting
raeyans: Terkini
5cmlegacy: Penting
Shouen: Penting
Albert: Penting
boiga: Lucu
RAP: Bagus
Pedy: Menarik
Catshade: Penting
heriyadi: Penting
aminhers: Penting
uradn: Penting
Yudiantoro: Penting
Yo Kang: Penting
Jauhari: Penting
Knalpot Putih: Penting
Miranda: Penting
Klembak Menyan: Penting
efahmi: Menarik
abah: Penting
octho: Biasa
spidolhitam: Terkini
amalthea: Bagus
MFH: Penting
slathem: Menarik
Asbun: Penting
adus: Penting
xvader vandamn: Penting
Dodi: Menarik
taraman : Menarik
@guz: Penting
ndoet: Terkini
Miss Indon: Penting
wongcilik: Bagus
[a]: Penting
aneli: Menarik

Komentar:

Yudiantoro 0 0 Kamis, 4 Juni 2009 11:27: alasan etika kedokteran.. cih! justru kalo mereka menahan info tersebut dari pasien maka mereka melanggar uu praktek kedokteran... susah kalo ngomong sama makelar pengacara...
perempuan api 0 0 Kamis, 4 Juni 2009 11:28: omongan yang sungguh bodoh.
perempuan api 2 suka | 0 Kamis, 4 Juni 2009 11:29: udah KABUR dan GA JELAS kok dipakai untuk membuat keputusan medis. ckckck....
Herman Saksono 2 suka | 0 Kamis, 4 Juni 2009 11:37: Baca lagi komentarnya setelah itu:

"Lebih jelas yang 180ribu. Ngapain sih ngotot minta hasil yang gak jelas? Bukannya malah lebih bagus kalo dapet hasil yang jelas ya?

Saya gak ngerti apa motivasi Bu Prita sebenernya. Dia itu ditunggangi siapa sebenernya...”
irfan darsina 0 0 Kamis, 4 Juni 2009 11:39: jadi sebetulnya, di mana kesalahan Prita?

Harusnya Kepolisian dan kejaksaan segera bertindak karena pihak rs sdh menyembunyikan informasi medis yang menjadi hak pasien untuk mengetahui.... Seperti kata Yudiantoro, ada UU Praktek Kedokteran yang dilanggar di situ.

Ato itu juga delik aduan? Kalo begitu, kita dukung prita membuat laporan pengaduan pidana atas tindakan pihak dokter/rs menyembunyikan informasi medis itu...
slathem 0 0 Kamis, 4 Juni 2009 11:39: kadang2 aku nyoba ke pengobatan alternatif...ga pake rekam medis... tapi rekam jejak rekan...

*yang jelas kabur....*
5cmlegacy 0 0 Kamis, 4 Juni 2009 11:40: jadi inget film Keanu Reeves & AL Pacino
the devil's advocate

sounded familiar?

2009-06-06T13:38:00.000-07:00

Pengacara Omni: Trombosit 27.000 itu kabur dan gak jelas 80

Penting +10 Herman Saksono

Kamis, 4 Jun '09 11:25

Berikut ini adalah kutipan konferensi pers pengacara RS Omni, Risma Situmorang dan Heribertus pada Rabu sore kemarin (4/6).

Wartawan
Pak, sebenarnya ada gak hasil lab yang 27ribu itu?

Pengacara
Ada.

Wartawan
Lalu kenapa gak dikasih aja pak? Kan itu yang diminta?

Pengacara
Kami tidak bisa memberikan karena alasan etika kedokteran. [...] Lagipula, hasil yang 27 ribu itu kabur dan gak jelas.

Jika hasil yang "kabur dan tidak jelas" digunakan RS Omni International untuk membuat keputusan medis, saya rasa itu sudah cukup membuat saya ragu 100% untuk berobat di sana.

Perlu diketahui bahwa, Prita diwajibkan rawat inap oleh dr. Indah dari RS Omni International karena trombositnya 27.000 (normalnya 200.000). Sehari kemudian rumah sakit merevisi trombositnya menjadi 181.000.

OMNI HOSPITALS INTERNATIONAL? BOHONG! TUNTUT!!!!

2009-06-06T13:31:00.000-07:00

Terpuruknya si OMNI 22

Menarik +9 eshape eshape

20 jam yang lalu

Mata Khalid terbelalak membaca koran Tempo hari ini, Sabtu, 6 Juni 2009. Jelas terpampang di halaman A2 disamping Editorial, dengan Tajuk Berita Utama, tertulis sebuah judul yang membuat emosi Khalid kembali meluap,"Menteri : OMNI Bukan Rumah Sakit Internasional".

"Apa pula ini?", langsung Khalid bersuara dengan keras, sehingga mengagetkan Udin yang sedang menyeruput kopi pagi sebelum melahap Bubur Ayam mbok Inang yang selalu lezat.

"Sebentar mas, kurang ajar bener nih si Omni ini", sambil menjawab Khalid menelusuri artikel Berita Utama itu dengan seksama. Udinpun kembali menikmati kopinya, sambil menanti Khalid selesai membaca. Alamat akan ada diskusi panjang lagi kalau Khalid membaca berita tentang Kasus Prita.

Selesai membaca, bukannya Khalid mengajak debat Udin, tapi malah seperti memendam rasa yang tidak jelas arahnya. Udin melirik sebentar ke Khalid dan kemudian mulai melahap bubur ayamnya yang terlihat merangsang dengan kepulan-kepulan asap di atas buburnya.

Khalid terlihat membuka-buka lembaran koran itu dan kemudian berhenti agak lama di artikel lain.

"Ini lagi Din, bukti nyata kegeblekan Omni. Ada jalan mudah kok milih jalan berdarah-darah", lirih Khalid mengucapkan kalimat ini.

"Apa lagi mas?", sahut Udin.

"Oli Top 1 pernah dihajar habsi-habisan dengan berita miring tentang kualitasnya, tetapi mereka sukses membalik pikiran orang dengan cara yang baik bukan dengan cara berperang terhadap para pengkritiknya. hasilnya Oli Top 1 kembali kepada posisinya semula, bahkan mungkin menjadi pilihan para pemakai oli berkualitas"

"Hubungannya dengan Omni?"

"Kenapa Omni tidak menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya? Kenapa dia tidak mengajak Prita duduk bersama menyelesaikan masalahnya? Bukankah itu publikasi yang sangat baik buat rumah sakitnya. Calon pasien akan percaya pada intregritas RS itu dan tidak ragu-ragu menjadi pasien disana. Lha sekarang?"

"Emang sekarang kenapa?"

"Saat ini orang mulai mencari borok RS itu. Kedekatan emosi mereka terhadap Prita membuat mereka bersaing dalam mencari nilai minus dari RS itu untuk disebarkan kemana-mana"

"Hmmm....."

"Sekarang ini malah menteri yang menyampaikan komentar di Berita Utama lagi. Dia ternyata sudah menegur RS itu, agar tidak menggunakan nama Internasional di belakang nama RS Omni, karena mengeluarkan ijin untuk rumah sakit internasional itu tidak mudah. Dia sudah menegur sejak Agustus tahun 2008 Din!"

"Oooo...", terus menyeruput Bubur Ayam, Udin menyimak kata-kata Khalid

"Kemarin aku baca cerita tentang kepemilikan RS ini yang katanya tersangkut BLBI. Wah, benar-benar Omni sedang menuju liang kuburnya sendiri. makin hari bukan berita kemenangan yang dia dapat, tetapi cercaan masyarakat yang dia dapat"

"Hati-hati mas, Jangan suka menyebar berita bohong lho. Nanti kasus Prita terulang lagi sama sampeyan gimana hayo?", Udin menyelesaikan seruputan terakhir buburnya sambil mengambil tisu di meja.

"Semoga aku dijauhkan dari berita bohong Din. Aku sekarang kasihan dengan Omni. Berapa biaya yangtelah dia keluarkan untuk melakukan semua hal ini, dan dai akan terus keluar biaya untuk mengembalikan kepercayaan pasiennya maupun calon pasiennya"

"Harga yang mahal ya mas?"

"Iya Din, apakah ini sudah terpikirkan saat mereka menuntut Prita ya?"

"Kayaknya enggak tuh mas. Mereka mungkin lupa teori manajemen penanganan keluhan pelanggan, sehingga mereka begitu pedhe untuk menuntut mantan pasiennya"

"Yuk, aku pulang dulu yuk. Mau ngasih makan kelinciku yang sakit di rumah. Salam"

'''

'

2009-06-06T13:25:00.000-07:00

asthilaks @ Sabtu, 6 Juni 2009 | 08:25 WIB
Kelalaian adalah manusiawi..namun kelalaian yg disengaja iti sudah merupakan bentuk kejahatan...sebaiknya ibu prita tuntut balik kepada pihak2 yg membuat beliau menderita..maju terus Bu...

bgaong @ Jumat, 5 Juni 2009 | 22:01 WIB
hahahahah...pak jamwas lagi cuci tangan ya pak ? makin jago aja cuci tangan nya, dah biasa ya pak ? rs. omni itu siapa yg punya saham ya ?... hoa hahahahah....

muhammad subhan @ Jumat, 5 Juni 2009 | 20:56 WIB
2) ketika penyidik (polisi) menganggap hal itu merupakan suatu pencemaran nama baik, itu sudah jadi masalah... ditambah dengan adanya peraturan yg memungkinkan oleh jaksa di pergunakan yaitu adanya uu TI tsb yg oleh wakil kita di dpr memang sdh ditetapkan... siapa yg salah... semoga kita bisa belajar dari kejadian ini....

muhamad subhan @ Jumat, 5 Juni 2009 | 20:54 WIB
buat bu prita, saya ikut prihatin semoga ibu dan keluarga tetap sabar,... membuka aib orang lain memang mudah padahal dilarang...seperti Agama mengajarkan Tutuplah aib saudaramu niscaya Alloh akan menutupi aib mu... kalau saja aib itu diceritakan pada tempat / sarana yg tepat mungkin tidak jadi masalah yg besar... 1)

danang @ Jumat, 5 Juni 2009 | 20:21 WIB
LALAI apa LALAI atau ada udangnya ....??? Masak lalai kok bisa jebloskan orang hanya karena email. Gak punya rasi X, jadi hanya dengarkan pendapat dari 1 sisi tampa komparasi. MENDING KIAMAT SEGERA SAJA DEH

PERIKSA JASA... PERIKSA MANAJEMEN OMNI PULA

2009-06-06T13:24:00.000-07:00

Jumat, 5 Juni 2009 | 14:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung menegaskan, pihaknya menemukan unsur kelalaian yang dilakukan jaksa dalam memberikan petunjuk kepada penyidik terkait kasus Prita Mulyasari.

Prita dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap dua dokter Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang.

Saat ini, jaksa agung muda pengawas sedang melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi unsur kelalaian lainnya. "Eksaminasi (pengujian dakwaan) sudah ada. Eksaminasi sebagaimana Anda ketahui dan jaksanya sudah ngomong, itu memang ada kelalaian jaksa di situ," ujar Jamwas Hamzah Tadjta, kepada wartawan seusai shalat Jumat di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (5/6).

Atas dasar itu, lanjutnya, Jamwas akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apakah kelalaian termasuk disengaja atau adanya hal-hal lain. "Makanya, kalau ada yang bisa memberikan keterangan yang bisa memperjelas masalahnya, silakan," tuturnya.

Prita Mulyasari merupakan seorang ibu dua anak yang diduga melakukan pencemaran nama baik kepada RS Omni Internasional dan dokternya dengan mengirimkan e-mail ke sejumlah teman. Dalam e-mail itu dia mengeluhkan pelayanan RS Omni dan dua dokter tersebut yang dianggap tidak profesional.

RS Omni Internasional kemudian menuntut Prita secara perdata dan sekarang dalam proses banding. Prita juga dilaporkan ke polisi dan sempat dijebloskan ke LP Wanita Tangerang saat berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan.

HMM... FASILITAS BAGI JAKSA... PANTESAN...

2009-06-06T13:22:00.000-07:00

Jumat, 5 Juni 2009 | 19:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung akan mengecek kebenaran informasi yang berkembang bahwa jajaran Kejaksaan Negeri Tangerang menerima fasilitas berobat gratis di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Hamzah Tadja di Jakarta, Jumat (5/6), menyatakan, pihaknya akan menganalisis setiap kemungkinan. Soal isu fasilitas berobat gratis itu dia mengaku belum bisa mengatakan apa pun, kecuali akan menyelidiki. Sebab, hal itu memang belum pasti.

"Pada dasarnya (hal itu) tidak boleh. Nanti saya akan perintahkan tim untuk mempertanyakan semua itu mengapa dikasih begitu. Ada apa," katanya.

Hamzah menyatakan, Kejaksaan Agung juga akan memeriksa semua pihak yang diduga terkait dengan kasus Prita, termasuk pihak Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang.

Prita Mulyasari merupakan seorang ibu dua anak yang diduga melakukan pencemaran nama baik kepada RS Omni Internasional dan dua dokternya dengan mengirimkan e-mail ke sejumlah temannya. Dalam e-mail itu dia mengeluhkan pelayanan RS dan dua dokter tersebut yang dianggap tidak profesional.

Akhirnya, oleh RS Omni Internasional dan dua dokter itu, Prita dituntut secara perdata dan sekarang sedang dalam proses banding. Belum mulai sidang banding perdatanya, Prita harus menghadapi tuntutan pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun serta denda Rp 1 miliar.

Sejak 13 Mei lalu, Prita yang punya dua anak kecil itu bahkan harus mendekam di LP Wanita Tangerang dengan alasan ancaman hukumannya lebih dari lima tahun.

2009-06-06T13:20:00.000-07:00

/Home/Nasional

DPR Panggil Direksi RS Omni International

RS OMNI-SANDRO

Direksi RS Omni International melakukan jumpa pers Rabu (3/6) untuk mengklarifikasi tuduhan Prita Mulyasari.

Artikel Terkait:

Sabtu, 6 Juni 2009 | 07:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR RI akan memanggil direksi Rumah Sakit Omni International Alam Sutra Tangerang (Banten) pada Senin (8/6) besok untuk meminta penjelasan terkait kasus yang menimpa Prita Mulyasari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Jakarta, Sabtu (6/6), DPR telah menetapkan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan direksi RS Omni International pada Senin pukul 14.00 WIB. RDPU dilakukan oleh Komisi IX yang membidangi kesehatan.

RDPU dengan RS Omni International akan dilakukan setelah Komisi IX membahas RUU tentang Kesehatan pada hari yang sama pukul 10.00 WIB. Namun, pembahasan RUU ini dilakukan secara tertutup.

Kasus yang menimpa Prita Mulyasari mencuat pekan lalu dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Selain pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan agung, capres/cawapres juga memberi perhatian.

Ketua DPR RI Agung Laksono menyatakan tindakan RS Omni International sebagai upaya mempermainkan nyawa orang. Tidak seharusnya lembaga pelayanan publik dengan begitu mudah menuntut masyarakat, tanpa melakukan koreksi dalam pelayanannya.

"Jangan mempermainkan rakyat dengan menjadikan penjara sebagai tujuan," kata Agung Laksono di Gedung DPR menanggapi kasus pengiriman e-mail yang berujung nasib Prita Mulyasari masuk penjara.

Pimpinan Dewan ini menduga ada permainan atau motif tertentu di balik penahanan Prita Mulyasari. Menurut Agung, siapa pun boleh menyampaikan pendapatnya terutama terkait pelayanan publik. Semua pihak sebaiknya tidak menggunakan kekuasaan dalam menanggapi keluhan masyarakat.

"Mengapa sampai ada perintah penahanan padahal penyidik tidak merekomendasikan. Tentunya harus ada yang bertanggung jawab," katanya.

Sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Kaukus Parlemen untuk HAM menyesalkan dan memprihatinkan terjadinya kasus ini. Eva Sundari dari Kaukus Parlemen untuk HAM menyatakan, pada hakikatnya, sebagai konsumen RS Omni International, Prita adalah korban.

RS OMNI INTERNATIONAL? AYO TUNTUT!

2009-06-06T13:19:00.000-07:00

deyong @ Sabtu, 6 Juni 2009 | 15:15 WIB
Menurut Menkes 2008 dah ditegur tentang kata internasional RS Omni ini..ternyata swasta murni yang memang sombong.. (kebohongan publik)btw Bu Menkes..sesuai UUPK (undang undang praktek kedokteran) jelas Dokter RS tsb patut di HUKUM.Konsil kedokteran kok diam saja ya... Bu Prita harus bebas dan nuntut balik (ancaman RS tsb 2 M bu)...salam

waras @ Sabtu, 6 Juni 2009 | 15:04 WIB
Hendaknya dibuat peraturan yg akurat, dimana RS maupun DR nya dapat di hukum kalau salah. Selama ini RS dan DR kalau ada kasus seperti ini tidak ada kelanjutannya sehingga berulang-ulang terjadi. Apakah mereka kebal hukum?

rebel4ever @ Sabtu, 6 Juni 2009 | 14:32 WIB
Parah...ternyata OMNI bukan RS Internasional... tuntut tuh karena kebohongan publik!!!

2009-06-06T12:30:00.001-07:00

Selain Prita, RS Omni Juga Gugat Pasien Meninggal

Jum'at, 05 Juni 2009 | 06:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Gugatan Rumah Sakit Omni International terhadap pasien tak hanya terjadi pada Prita Mulyasari. Rumah Sakit Omni Medical Center, Pulomas, Jakarta Timur, juga menggugat perdata keluarga almarhum Abdullah Anggawie, pasien rumah sakit tersebut, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang gugatan itu dipimpin ketua majelis hakim Reno Listowo. Sedianya, sidang kemarin untuk mendengarkan putusan majelis hakim. Reno mengatakan menunda sidang hingga Senin (15 Juni) depan. “Mohon pengertiannya, karena ada pergantian majelis hakim,” kata Reno saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Abdullah Anggawie dirawat di rumah sakit Omni selama tiga bulan sejak 3 Mei 2007. Abdullah akhirnya meninggal pada 5 Agustus 2007. Omni menggugat karena keluarga pasien, yakni Tiem F. Anggawie dan Joeseof Faisal, dan pihak penjamin, yakni PT Sinar Supra Internasional, tidak memenuhi kewajibannya membayar tagihan sebesar total Rp 552,2 juta. Pihak keluarga memiliki kewajiban yang belum dibayar sebesar Rp 427,2 juta karena Rp 125 juta sudah disetor sebagai uang muka atau uang jaminan.

Gugatan terhadap pasien tersebut dilayangkan RS Omni pada 24 November 2008. Selain menuntut pembayaran sisa tagihan, Omni menuntut pembayaran bunga 6 persen per tahun dari total tagihan.

Sri Puji Astuti, kuasa hukum tergugat, membantah tudingan bahwa kliennya tak mau membayar kekurangan biaya rumah sakit tersebut. “Kami mau bayar, tapi kok rekam medisnya nggak dikasih, bagaimana mau bayar kalau rekam medisnya nggak ada,” kata Sri Puji Astuti seusai persidangan.

Menurut Sri, selama tiga bulan dirawat, keluarga pasien tidak pernah diberi tahu soal penyakit yang diderita almarhum. Bahkan, kata Sri, dokter memberikan resep obat yang berbeda setiap hari. Kejanggalan lain, tiap hari tabung oksigen juga diganti yang baru. “Padahal biasanya satu tabung itu untuk beberapa hari,” ujarnya.

Atas gugatan ini, kuasa hukum tergugat mengajukan gugatan balik ke Rumah Sakit Omni Medical Center sebesar Rp 5 miliar. Rumah sakit dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan informasi medis dan mengklarifikasi tagihan.

Para tergugat menilai tagihan penggugat tak wajar. Misalnya, dalam tagihan disebutkan penggugat melakukan cuci darah atau hemodialisis setiap hari mulai 19 hingga 31 Mei 2007. Selain itu, terjadi pergantian resep dokter tiap hari mulai 4 sampai 31 Mei. Padahal satu resep obat berlaku untuk jangka waktu tiga hingga enam hari.

Pihak Rumah Sakit Omni Medical Center enggan mengomentari kasus yang mengaitkannya dengan salah seorang pasien yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu.

"Nanti saja, Mas," kata Risma Situmorang, kuasa hukum RS Omni Medical Center, melalui telepon kemarin. Berkali-kali Tempo mencoba menghubunginya lagi, namun tak pernah diangkat.

SUTARTO | TITO SIANIPAR | ISTI

Dukung Prita!!!

2009-06-06T12:22:00.001-07:00

“Jangan sampai kejadian saya ini akan menimpa ke nyawa manusia lainnya. Terutama anak-anak, lansia, dan bayi.”

Apa yang Anda pikirkan ketika sebuah surat, tulisan, email, sms atau pembacaan dibuka dengan kalimat tersebut? Peringatan. Sama seperti apa yang tertera dalam tayangan-tayangan di TV. “Peristiwa ini hanyalah rekaan semata.” Kalimat tersebut hanyalah sebuah pesan yang berharap agar kejadian yang di paparkan tidak berulang lagi.

Namun dalam kasus Prita Mulyasari vs OMNI International Hospital, kalimat ini nampaknya dilewatkan begitu saja. Terutama oleh pihak OMNI.

Saya duga pihak OMNI langsung masuk ke kalimat ke dua : “Bila anda berobat berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit (RS) dan title international karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat, dan suntikan.”

Dua kalimat berurutan dalam satu alinea ini merupakan satu hal yang menurut saya sangat krusial. Karena akan mempengaruhi cara pandang Anda terhadap kalimat-kalimat berikutnya yang di tulis oleh Prita Mulyasari. Misalnya kalimat: “Mulai malam itu saya diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau izin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa.”

Dari kacamata positif, Prita menyatakan bahwa RS OMNI seharusnya bisa lebih jujur kepada pasien dan keluarga sehingga tidak akan menimbulkan praduga yang bermacam-macam. Dari kacamata negatif, Prita menyatakan bahwa RS OMNI bertindak secara otoriter dan tidak transparan.

Kalimat-kalimat lain juga bisa ditafsirkan demikian:

“Tanggapan dr G yang katanya adalah penanggung jawab masalah komplain saya ini tidak profesional sama sekali. Tidak menanggapi komplain dengan baik.” Ini adalah opini seorang konsumen. Sebagai konsumen Prita, berhak untuk menyatakan komplain ini.

Kalimat seperti ini memang bertebaran di banyak alinea pada email Prita. Masalahnya, dari mana pembaca memandangnya. Jika dilihat dari sudut pandang positif, email ini merupakan komplain dan masukan bagi RS OMNI. Namun jika dikatakan sebagai pencemaran nama baik, jika memang dipaksakan bisa juga.

Sekarang kita lihat secara lebih luas, apa yang ingin disampaikan oleh Prita. Dalam email tersebut, dan juga berita di Metro TV tanggal 3 Juni, dikisahkan bahwa Prita sedang sakit dan ingin sembuh. Ia lalu datang ke RS Omni Internasional. Dia beranggapan bahwa embel-embel “internasional” ini merupakan jaminan kualitas layanan.

Setelah pemeriksaan awal Prita mendapat informasi bahwa trombositnya turun, sehingga ia wajib mengikuti rawat-inap. Namun kemudian ada informasi, yang diklaim resmi, bahwa trombositnya normal. Namun yang janggal adalah mengapa rawat inapnya masih berjalan. Ini merupakan kekecewaan yang pertama.

Peristiwa berikutnya adalah tangan Prita yang bengkak. Karena khawatir, Prita mempertanyakan hal ini kepada dokter dan perawat. Namun tak ada jawaban yang jelas. Ini adalah kekecewaan yang kedua.

Karena dua kekecewaan inilah, email dengan judul “Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” dibuat. Judul ini memang terkesan sebagai sesuatu yang negatif.

Oleh Prita, email ini dikirim kepada temannya. Karena menarik, oleh teman-temannya email ini disebarluaskan. Jadi Prita sebenarnya hanya ingin berkeluh kesah mengenai kejadian yang menimpa dirinya kepada beberapa teman. Ia tidak pernah berpikiran untuk mempublikasiklan secara besar-besaran kejelekkan OMNI.

Apa yang bisa kita petik dari kejadian ini?

Pertama, belum banyak orang yang mampu membedakan antara masukan, kritikan dan penghinaan.

Kedua, berhati-hatilah jika ingin menyampaikan keluhan atau kitikan. Gunakan inisial. Jangan terlalu spesifik terhadap identitas.

Ketiga, kebebasan untuk berpendapat, meski sulit, harus tetap diperjuangkan.

Keempat, sampaikan harapan, bukan kecaman.

Bravo Prita Mulyasari! Bravo demokrasi di dunia maya!

facebooker

2009-06-06T12:17:00.001-07:00

Apip wrote at 9:29pm on June 3rd, 2009

RS OMNI "KAMPUNGAN - FASIS", tepat buat anda! Muke2 arogan jajaran managemennya. Muke minta digebukin orang sekampung.

Perry wrote at 8:29pm on June 3rd, 2009

LHO JADI MENGAKU SALAH TO ? HA HA HA HA HA BUNUH DIRI AJA LAH HA HA HA HA HA!!!!!!! MALUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!! -> http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=95150336770&h=Qsnbu&u=YKROB

Steven wrote at 8:14pm on June 3rd, 2009

Buat semuanya, dukung ibu Prita disini ya
Sidang perkara pidana bu Prita mulai Kamis 4 Juni
http://apps.facebook.com/causes/290597/65126122?fb_page_id=100000023717257&m=7368bbb2
Sidang perkara pidana bu Prita mulai Kamis 4 Juni

Dedet wrote at 7:52pm on June 3rd, 2009

Ayo pemerintah/investor, siap2 take over omni. Ganti total manajemen, ganti dokter yg tidak qualified BUT selamatkan pegawainya. Tidak perlu membakar rumah gara-2 ada satu atau dua kecoa didalamnya.

Robert wrote at 7:33pm on June 3rd, 2009

Ini dia RS yang perlu introspeksi diri.
Adalah hak konsumen yang tidak puas untuk menyampaikan keluhannya.
Adalah hak dan kewajiban penyedia layanan untuk menjawab keluhan tersebut.
Jika keluhan tersebut tidak benar, masyarakat kita tidak buta kok, mereka pasti melihat kebenaran.
Jika keluhan tersebut benar, sekalipun berusaha dibungkam dengan tuntutan pidana dan perdata, kebenaran pasti akan muncul juga.
Yang jelas, per posting ini dikirim, sudah ada lebih dari 90.000 orang yang menjadi anggota kaukus dukungan untuk Ibu Prita.
90.000 orang ini pasti juga akan memberitahu semua keluarga, teman dan rekan kerjanya untuk tidak pergi ke RS Omni.
Siapa yang akan rugi pada akhirnya?

2009-06-06T12:14:00.000-07:00

Prita Tolak Minta Maaf ke Rumah Sakit Omni

Tanggal :	04 Jun 2009
Sumber :	Tempo Interaktif

Prakarsa Rakyat,

Rabu, 03 Juni 2009 | 08:59 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang: Prita Mulyasari tidak akan meminta maaf kepada Rumah Sakit Omni Internasional Serpong, Tangerang, yang menuduhnya ibu dua anak itu telah mencemarkan nama baik dokter dan merugikan rumah sakit itu.

”Kalau minta maaf berarti Prita mengaku salah, padahal dalam kasus ini jelas dokter dan rumah sakit itu yang tidak melayani pasien mereka dengan semestinya,” ujar Andri Nugroho, suami Prita kepada Tempo, Rabu (3/6) pagi ini.

Menurut dia, RS Omni telah melakukan kesalahan dengan tidak memberikan penjelasan rekam medis dan tidak menanggapi dengan baik keluhan istrinya. Prita, kata Andri, tidak akan mundur apalagi membuat pernyataan maaf secara tertulis seperti yang diminta oleh pihak rumah sakit. Meski demikian, Andri meneruskan, pihaknya masih membuka jalur damai dengan mediasi.

Prita kini ditahan di Lemabaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, gara-gara menulis keluhan melalui surat elektronik (e-mail) tentang pelayanan Rumah Sakit Omni Hospital Alam Sutra, Serpong, Tangerang. Prita menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Tangerang sejak 13 Mei. Kasus pidananya akan mulai disidangkan, Kamis (4/6) besok.

Prita adalah karyawati di bagian call center sebuah bank swasta. Perempuan kelahiran 1977 di Solo, Jawa Tengah, itu mendekam di Penjara Wanita Tangerang sejak 13 Mei lalu. Ia dituduh mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra, Tangerang Selatan, melalui Internet. Ancaman hukuman pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu maksimal 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar.

Semua bermula dari keluhan Prita atas pelayanan rumah sakit ketika dia dirawat pada awal Agustus 2008 lewat surat elektronik. Semula ia divonis terjangkit demam berdarah sehingga mesti rawat inap. Belakangan dokter menyatakan Prita terkena virus udara.

Merasa keluhannya tak ditanggapi, Prita menuliskan pengalamannya via e-mail pada 15 Agustus 2008. Pihak rumah sakit menjawab keluhan lewat mailing list dan dua koran nasional. Ia akan disidang pada 4 Juni nanti di Pengadilan Negeri Tangerang. Sebelumnya, sidang perdata memutuskan Prita melanggar hukum. Tapi kedua belah pihak menyatakan banding.

Rumah Sakit Omni Internasional merasa dirugikan atas email yang kirim Prita Mulyasari. Alasannya, surat elektronik pengirim atas nama prita.milyasari@yahoo.com yang ditujukan langsung kepada customer_care@banksinarmas.com itu menyudutkan pihak Rumas Sakit Omni. Isi email tersebut berjudul Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra.

Penasehat Hukum Rumah Sakit Omni, Risma Situmorang, mengatakan kliennya keberatan dengan adanya kata-kata penipuan. "Intinya ada pencemaran nama baik terhadap RS Omni,"kata Risma melalui sambungan telepon, Selasa (2/6). Prita, lanjut Risma, menyampaikan agar konsumen berhati-hati terhadap dokter-dokter di Rumah Sakit Omni.

JONIANSYAH

2009-06-06T12:12:00.001-07:00

Kamis, 04 Jun 2009 08:28 WIB

Netter Tumpahkan 'Sumpah Serapah' di Akun Facebook RS Omni

Chandra Wirawan - wartaone

Jakarta-Rumah Sakit (RS) Omni International mendapatkan serangan secara masif di dunia maya. Setelah dihujat oleh para blogger, RS yang berlokasi di Alam Sutera, Tangerang ini, juga mengalami perlakuan yang sama dari para Facebooker. Mereka melampiaskan kekesalannya dengan mengumbar 'sumpah-serapah' di akun grup RS yang menggugat Prita Mulyasari ini.

"RS taraf international, tapi dalam prakteknya : menyelesaikan masalah kayak gitu aja gag bisa. Emang gag bisa ya diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian diklarifikasi lagi ke publik. Selesai urusan.... gag usah neko2. Emang rasa kekeluargaanya udah mati kali ya??? Sehingga harus mengorbankan mantan pasiennya," begitu hujatan yang ditujukan Facebooker di wall halaman group RS yang berlokasi di Alam Sutera, Tangerang ini.

Lainnya, ada pula yang mengeluhkan layanan yang diberikan RS Omni International. Komentarnya pun cukup panjang dan terkesan 'curcol':

Belasan tahun yg lalu papa saya mengalami perlakuan yang hampir serupa dengan yang dialami oleh Ibu Prita. Ketika itu dirawatnya di RS OMNI Pulomas. Saya yakin bahwa kebetulan saja Ibu Prita yang punya keberanian dan tekad untuk menulis tentang Anda. Tentulah kasus Ibu Prita hanya satu dari antara puluhan, bahkan ratusan kasus, yang pernah kalian praktekkan.

Sekarang, dengan uang, kalian memang berhasil menyeret Ibu Prita dan menjebloskannya ke dalam penjara. Wahai para dokter dan perawat RS OMNI, ingatlah bahwa pada Hari-Nya, kalian akan berdiri di hadapan tahta pengadilan-Nya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian. Saat itu, uang kalian tidak akan ada artinya, karena kalian berdiri di hadapan Sang Pencipta setiap sel di dalam tubuh kalian! Seluruh alam semesta ini adalah punya-Nya. Mau kalian bayar berapa?

Kalian yang telah mempelajari segala macam sistim dalam tubuh manusia, harusnya percaya bahwa TUHAN itu ada. Kepada DIA-lah kalian akan memberikan pertanggungjawaban.

Kemudian, ada beberapa Facebooker yang menuding gugatan yang dilayangkan RS Omni International sebagai ajang numpang tenar. Parahnya, tidak sedikit yang mengumbar kata-kata kasar. Hal ini terungkap ketika WartaOne.com memantau komentar yang termuat pada wall group ini Rabu (3/6) malam, dimana terdapat 76 komentar yang sebagian besar bernada menghujat.

Sekalipun komentar-komentar tersebut sanggup membuat wajah pihak RS Omni International menjadi 'merah', tidak sedikitpun admin dari group ini memberikan komentar balasan, baik klarifikasi maupun bantahan. Padahal, jelas group yang memiliki nama akun 'Omni Hospitals' ini dibuat oleh pihak jajaran marketing dan staf TI RS tersebut. Tampaknya, jumlah hujatan sudah tentu akan kian bertambah setiap harinya. Lihat saja...(mep)

Menggugat surat Elektronik

2009-06-06T12:06:00.000-07:00

Pencemaran Nama Baik
Menggugat Surat Elektronik

Rumah Sakit Omni Internasional menggugat Prita Mulyasari atas tuduhan pencemaran nama baik lewat milis. Nasib yang sama menimpa Iwan Piliang, yang menulis tentang Alvin Lie.

IKLAN setengah halaman itu benar-benar mencolok mata. Berjudul ”Pengumuman dan Bantahan”, advertensi itu, September lalu, muncul di harian Kompas. Pengordernya, Rumah Sakit Omni Internasional, salah satu rumah sakit swasta di Tangerang, Banten. Intinya, bantahan Omni terhadap surat elektronik alias email Prita Mulyasari berjudul ”Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang”, yang dikirim sebuah mailing list (milis).

Surat elektronik itu membuat Omni berang. Menurut pengacara Omni Internasional, Heribertus, isi surat Prita telah mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut beserta sejumlah dokter mereka: Hengky Gosal dan Grace Hilza Yarlen Nela. ”Padahal, tidak ada penyimpangan etika kedokteran dan prosedur penanganan pasien,” ujar Heribertus.

Omni memang tidak main-main menanggapi surat elektronik Prita. Selain melaporkan Prita ke polisi, Omni juga menggugat perempuan tersebut secara perdata. ”Sudah kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Tangerang,” kata Heribertus.

Kasus ini bermula dari surat elektronik Prita yang berisi pengalamannya saat dirawat di unit gawat darurat Omni Internasional pada 7 Agustus 2008. Saat itu ia menderita sakit kepala dan mual-mual. Di bagian gawat darurat ia ditangani dokter jaga, Indah.

Dari pemeriksaan laboratorium, dinyatakan trombosit darah warga Villa Melati Mas Tangerang ini 27.000, jauh di bawah normal yang seharusnya sekitar 200.000. Prita diminta menjalani rawat inap dan memilih dokter spesialis. Sesuai dengan saran Indah, ia memilih dokter Hengky. Diagnosis dokter menyatakan ia terkena demam berdarah.

Menurut Prita, ia lalu mendapat suntikan dan infus yang diberikan tanpa penjelasan dan izin keluarganya. Belakangan, ia kaget pada saat Hengky memberitahukan revisi hasil laboratorium tentang jumlah trombosit darahnya. Yang awalnya 27.000 kini menjadi 181.000. Dokter juga menyatakan ia terkena virus udara.

Lantaran tak puas dengan perawatan di rumah sakit itu, Prita memutuskan pindah rumah sakit. Nah, di sini muncul persoalan baru. Tatkala ia meminta catatan medis lengkap, termasuk semua hasil tes darahnya, pihak rumah sakit menyatakan tidak bisa mencetak data tersebut.

Prita lantas menghadap Manajer Pelayanan RS Omni, Grace. Hasilnya sama saja. Inilah yang lantas membuat ia, pada 15 Agustus 2008, menulis surat elektronik ke sejumlah rekannya. ”Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau dokter atau manajemen RS Omni. Tolong sampaikan ke dr Grace, dr Hengky, dr Mimi, dan Ogi bahwa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan Anda,” tulis Prita dalam suratnya.

Surat Prita ini rupanya sampai juga ke manajemen Omni Internasional. Omni mengambil langkah cepat. Selain memasang iklan, ya itu tadi, ”memberi pelajaran” untuk Prita, melaporkan pe-rempuan tersebut ke polisi.

Prita sendiri sampai kini belum diperiksa polisi. Dihubungi Tempo, ia menolak diwawancarai. ”Maaf, saya sedang berlebaran,” ujarnya. Menurut Heribertus, polisi sudah mengirim surat panggilan pemeriksaan Prita pada akhir September lalu. ”Tapi ia batal hadir.”

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo, menyesalkan sikap Omni yang membawa kasus ini ke ranah hukum. Menurut Sudaryatmo, surat elektronik yang disebarluaskan Prita adalah dalam konteks meminta klarifikasi. ”Ekspresi dari ketidakpuasan pelayanan untuk diselesaikan,” katanya. Yang penting, ujarnya, isinya tidak menghakimi.

Surat elektronik berbuntut perkara juga menimpa Narliswandi Piliang, wartawan yang kerap menulis di situs Presstalk.com. Gara-gara suratnya yang ia kirim ke milis Forum Pembaca Kompas, Iwan, demikian pria ini biasa disapa, pertengahan Juli lalu dilaporkan anggota DPR Alvin Lie ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Alvin mengaku dirugikan dengan email bertajuk ”Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto”, yang dimasukkan Iwan ke Forum Pembaca pada 20 Juni lalu. Dalam surat itu, antara lain tertulis: PAN meminta uang Rp 2 triliun kepada Adaro agar di DPR tidak dilakukan hak angket menghambat IPO Adaro. Bahkan Alvin Lie, anggota DPR dari PAN, datang ke kantor Adaro menemui Teddy P. Rahmat. ”Menurut sumber saya itu, Alvin pun meminta uang mulai dari Rp 6 triliun, terakhir Rp 1 miliar untuk dirinya,” tulis Iwan.

Alvin menganggap tulisan Iwan itu merusak kredibilitasnya. ”Seratus persen fitnah,” ujarnya. Karena itu, katanya, kendati Iwan sempat mengontaknya, ia tetap melaporkan wartawan itu ke polisi. Teguh Samudera, pengacara Alvin, menjerat Iwan dengan pasal pencemaran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang yang baru disahkan pada Maret silam.

Pada Akhir Agustus lalu, Iwan sudah diperiksa tim penyidik Unit Cyber Crime Polda Metro Jaya. Hanya, sampai saat ini, status Iwan masih saksi, belum tersangka. Selain Iwan, moderator milis Forum Pembaca Kompas, Agus Hamonangan, juga sudah diperiksa. ”Saya dimintai keterangan seputar cara kerja dan tanggung jawab moderator mengatur milis,” kata Agus.

Iwan menyesalkan Alvin yang membawa kasus ini ke polisi. ”Harusnya dia memahami prosedur kerja jurnalistik itu,” ujarnya. Menurut Iwan, ia mendapat informasi tentang Alvin seperti yang ditulisnya di milis tersebut dari Apa Kabar.Com. Ia kemudian mewawancarai sejumlah sumber lain, termasuk meminta konfirmasi Ketua Partai Amanat Nasional, Soetrisno Bachir.

Artikelnya itu, 18 Juni silam, ia masukkan ke Presstalk. Dua hari kemudian baru ia kirim ke milis Forum Pembaca Kompas. Lantaran menganggap Undang-Undang Informasi membahayakan orang-orang seperti dirinya, pekan ini Iwan akan mengajukan judicial review undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, juga tak setuju dengan cara yang dipakai Alvin untuk menyelesaikan kasus yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Menurut Abdullah, Forum Pembaca Kompas dan Presstalk, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, masuk kategori pers. Seharusnya, Alvin bisa mengadukan kasusnya ini ke Dewan Pers.

Dalam kasus Iwan, kata Alamudi, penggunaan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Elektronik untuk menjerat wartawan itu juga tidak tepat. Pada akhir April lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Muhammad Nuh, telah menjamin pasal 27, yang bisa menyeret siapa pun ke penjara karena melakukan penghinaan lewat sarana elektronik, tidak mencakup pers. ”Menurut Menteri, nanti dalam peraturan pemerintah itu tidak menyangkut pers,” katanya. Apalagi, kata Alamudi, Undang-Undang Pers menyatakan, pers wajib melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Martha W. Silaban

Kejagung Akan Periksa Kajati Banten

2009-06-06T11:55:00.000-07:00

TERKAIT KASUS PRITA
Kejagung Akan Periksa
Kajati Banten

Sabtu, 6 Juni 2009

JAKARTA (Suara Karya): Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Dondy K Soedirman, pada Senin (8/6), terkait kasus Prita Mulyasari.

Selain itu, bagian pengawasan Kejagung juga akan memeriksa jaksa peneliti perkara tersebut sekaligus jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejati Banten, Rahmawati Utami, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangerang Soeyono, dan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Tangerang Irfan Jaya Aziz.

"Insya Allah, Senin (8/6) diperiksa," kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Hamzah Tadja, di Jakarta, Jumat.

Prita Mulyasari adalah pasien Omni International Hospital yang menjadi terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik RS tersebut. Dia ditahan oleh kejaksaan karena pasal yang disangkakan terhadap dirinya adalah Pasal 27 jo Pasal 45 Undang-Undang (UU) Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Padahal, dari kepolisian Prita Mulyasari dikenai Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Namun dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian, pasal UU ITE itu tidak ada, melainkan disimpan di sampul berkas.

Namun, dalam dakwaan jaksa, UU ITE tersebut dimasukkan dalam menjerat Prita Mulyasari dan sidang perdana kasus pidana pencemaran nama baik itu sudah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada Kamis (4/6).

Prita dikenai pasal pencemaran nama baik setelah mengirimkan keluhan tentang pelayanan RS tersebut ke e-mail terbatas, dan itu yang dijadikan dasar gugatan oleh Omni International Hospital kepada ibu dua anak tersebut.

Jamwas menyatakan, tujuan pemeriksaan terhadap jaksa itu adalah untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan dalam menangani perkara tersebut. "Atau hal-hal lain, itulah yang akan kita telusuri dalam pemeriksaan," katanya.

Saat ditanya apakah ada indikasi suap dalam menangani perkara itu, ia mengatakan sampai sekarang belum ada. "Sampai sekarang belum ada (indikasi suap), kita periksa, kalau ada, kita buktikan," katanya.

Termasuk pula Omni International Hospital, kata dia. Kalau hasil pemeriksaan menyebutkan rumah sakit tersebut, tentunya akan diperiksa juga. "Nanti kita lihat untuk RS Omni International, setelah yang terkait diperiksa langsung (jaksa). Kalau ada, tentu mereka diperiksa," katanya.

Saat ditanya adanya pemberian layanan gratis kepada jaksa di Kejari Tangerang oleh Omni International Hospital, ia tidak mau memberikan komentar lebih jauh. "Pokoknya kalau ada keterkaitan, nanti kita pelajari," katanya.

Ia mengatakan, jaksa tidak boleh menerima pemberian apa pun, termasuk mendapatkan pelayanan gratis dari siapa pun.

Dikatakan, kalau benar jaksa yang menangani perkara itu salah, maka pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas. "Sanksinya yang terberat adalah pemecatan," katanya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari meminta Prita Mulyasari mengadukan masalahnya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) jika menengarai ada pelanggaran disiplin kedokteran atau malapraktik dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter-dokter di Omni International Hospital.

"Bisa juga melapor ke Departemen Kesehatan atau dinas kesehatan setempat supaya kasusnya bisa dilanjutkan ke MKDKI. Tapi yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, itu di luar kewenangan kami," katanya, Jumat.

Menkes menjelaskan, MKDKI akan memproses pelanggaran disiplin kedokteran dalam pelayanan kesehatan yang dilaporkan dan membuat vonis terhadap pihak yang diadukan berdasarkan fakta dan bukti. (Jimmy Radjah/Lerman S/Antara)

MASYARAKAT ANGKAT BICARA

2009-06-05T14:47:00.000-07:00

Alexander, S.Kom Says:
June 2nd, 2009 at 2:13 pm
Bebaskan Ibu Prita!!!

RS OMNI tidak berperikemanusiaan!!!

Seharusnya RS OMNI dijadikan kebun binatang saja, OK!
rancika Says:
June 3rd, 2009 at 6:13 am
Ini contoh rumah sakait dengan manajemen yang teledor. salah kasih hasil lab, salah uji lab, atau apapun, tidak disengaja pun sudah merupakan kegoblokan luar biasa. masalah pengujian dan menjaga dokumen lab supaya tidak tertukar, tidak hilang itu adalah aspek luar biasa kritis bagi pelayanan medis. NYAWA TARUHANNYA.

Ini juga contoh rumah sakit dengan customer service yang tak punya komitmen untuk men-service. GANTI AJA NAMANYA.

Ini juga contoh rumah sakit dengan public relation yang buodddddddoh.

Kesimpulannya: Ini rumah sakit yang bener bener SAKIT.
Lutfi Says:
June 3rd, 2009 at 6:55 am
Setuju, bebaskan ibu prita !!!

Denger berita ini, saya tidak akan mau di rawat di rumah sakit OMNI. Dan saya kasih tau ke semua orang, kerabat & keluarga untuk tidak berobat di RS ini. Bisa2x berharap sembuh malah sekarat.
Gogon Says:
June 3rd, 2009 at 9:24 am
Omni TOLOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
budiman Says:
June 3rd, 2009 at 9:41 pm
Ikutan ngelamar kerja dong…
specialisasi saya : Dokter ahli bersih-bersih.(englishnya:cleaning service)
kalau omni internasional tutup,saya bersihhin dech gedungnya,sampai rata dengan tanah.
cepetan balaz dunk.
ANTI OMNI Says:
June 4th, 2009 at 5:41 am
BAJINGAN ANGKAT KAKI DARI BUMI INDONESIA!!!! KALIAN CALON PEMBUNUH DAN PEMERKOSA HAK-HAK PASIEN DIMASA DATANG !!! BOIKOT OMNI DAN ANTEK2 NYA …… WASPADAI Dr Hengky Gozal dan Dr Grace Hilza YARLEN NELA DAN ANAK CUCUNYA!!!!!!
ayu diah Says:
June 4th, 2009 at 2:59 pm
Saya mau melamar kerja ke RS Omni internasional.
Saya jebolan dari LP Cipinang ,jago nipu orang dan culik orang pasti cocok buat RS omni
Rakyat Jelata Says:
June 4th, 2009 at 4:26 pm
JANGAN MAU KERJA DI RUMAH SAKIT INI…
BENTAR LAGI JUGA TUTUP…
TUNGGU AJE WAKTUNYE….

GAK TAU MALU…!!!!
MENGATASI MASALAH SENDIRI AJA SEMBRONO…KONTRA PRODUKTIF..BAGAIMANA MAU MENGATASI PENYAKIT ORANG..

AMIT2 DEH GW BEROBAT DISINI…

KEBOBROKAN OMNI HOSPITALS

2009-06-05T14:46:00.000-07:00

From: prita mulyasari [mailto: prita.mulyasari@yahoo.com ]
Sent: Tuesday, August 26, 2008 3:32 PM
To: fransisca.dorothea
Subject: Re: Penipuan OMNI Iternational Hospital Alam Sutera Tangerang

Dear Fransisca,

dokter utama yang handle saya adalah : dr. Hengky Gosal, SpPD.
dokter umum UGD adalah : dr. Indah Prameshwarie.
Untuk kepala labnya, manager customer service dan coordinator customer service hanya nama saja karena mereka tidak memberikan kartu nama :
dr. Mimi (kepala lab), Ogi (coordinator customer service) dan dr. Grace (customer service manager).

Terima kasih atas perhatian dan doanya, semoga ini bermanfaat.

salam,

Jangan sampai kejadian saya ini akan menimpa ke nyawa manusia lainnya, terutama anak-anak, lansia dan bayi.
Bila anda berobat, berhati-hatilah dengan kemewahan RS dan title International karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat dan suntikan.

Saya tidak mengatakan semua RS International seperti ini tapi saya mengalami kejadian ini di RS Omni International.

Tepatnya tanggal 7 Agustus 2008 jam 20.30 WIB, saya dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala, datang ke RS. OMNI Intl dengan percaya bahwa RS tersebut berstandard International, yang tentunya pasti mempunyai ahli kedokteran dan manajemen yang bagus.

Saya diminta ke UGD dan mulai diperiksa suhu badan saya dan hasilnya 39 derajat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan darah dan hasilnya adalah thrombosit saya 27.000 dengan kondisi normalnya adalah 200.000, saya diinformasikan dan ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan saya wajib rawat inap. Dr. Indah melakukan pemeriksaan lab ulang dengan sample darah saya yang sama dan hasilnya dinyatakan masih sama yaitu thrombosit 27.000. Dr. Indah menanyakan dokter specialist mana yang akan saya gunakan tapi saya meminta referensi darinya karena saya sama sekali buta dengan RS ini. Lalu referensi dr. Indah adalah dr. Henky. Dr. Henky memeriksa kondisi saya dan saya menanyakan saya sakit apa dan dijelaskan bahwa ini sudah positif demam berdarah.

Mulai malam itu saya diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau ijin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa. Keesokan pagi, dr.Henky visit saya dan menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab semalam bukan 27.000 tapi 181.000 (hasil lab bisa dilakukan revisi?), saya kaget tapi dr. Henky terus memberikan instruksi ke suster perawat supaya diberikan berbagai macam suntikan yang saya tidak tahu dan tanpa ijin pasien atau keluarga pasien. Saya tanya kembali jadi saya sakit apa sebenarnya dan tetap masih sama dengan jawaban semalam bahwa saya kena demam berdarah. Saya sangat kuatir karena dirumah saya memiliki 2 anak yang masih batita jadi saya lebih memilih berpikir positif tentang RS dan dokter ini supaya saya cepat sembuh dan saya percaya saya ditangani oleh dokter profesional standard Internatonal.

Mulai Jumat terebut saya diberikan berbagai macam suntikan yang setiap suntik tidak ada keterangan apapun dari suster perawat, dan setiap saya meminta keterangan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, lebih terkesan suster hanya menjalankan perintah dokter dan pasien harus menerimanya. Satu box lemari pasien penuh dengan infus dan suntikan disertai banyak ampul.

Tangan kiri saya mulai membengkak, saya minta dihentikan infus dan suntikan dan minta ketemu dengan dr. Henky namun dokter tidak datang sampai saya dipindahkan ke ruangan. Lama kelamaan suhu badan saya makin naik kembali ke 39 derajat dan datang dokter pengganti yang saya juga tidak tahu dokter apa, setelah dicek dokter tersebut hanya mengatakan akan menunggu dr. Henky saja.

Esoknya dr. Henky datang sore hari dengan hanya menjelaskan ke suster untuk memberikan obat berupa suntikan lagi, saya tanyakan ke dokter tersebut saya sakit apa sebenarnya dan dijelaskan saya kena virus udara. Saya tanyakan berarti bukan kena demam berdarah tapi dr. Henky tetap menjelaskan bahwa demam berdarah tetap virus udara. Saya dipasangkan kembali infus sebelah kanan dan kembali diberikan suntikan yang sakit sekali.

Malamnya saya diberikan suntikan 2 ampul sekaligus dan saya terserang sesak napas selama 15 menit dan diberikan oxygen. Dokter jaga datang namun hanya berkata menunggu dr. Henky saja. Jadi malam itu saya masih dalam kondisi infus padahal tangan kanan saya pun mengalami pembengkakan seperti tangan kiri saya.
Saya minta dengan paksa untuk diberhentikan infusnya dan menolak dilakukan suntikan dan obat-obatan.

Esoknya saya dan keluarga menuntut dr. Henky untuk ketemu dengan kami namun janji selalu diulur-ulur dan baru datang malam hari. Suami dan kakak-kakak saya menuntut penjelasan dr. Henky mengenai sakit saya, suntikan, hasil lab awal yang 27.000 menjadi revisi 181.000 dan serangan sesak napas yang dalam riwayat hidup saya belum pernah terjadi.
Kondisi saya makin parah dengan membengkaknya leher kiri dan mata kiri saya.

Dr, Henky tidak memberikan penjelasan dengan memuaskan, dokter tersebut malah mulai memberikan instruksi ke suster untuk diberikan obat-obatan kembali dan menyuruh tidak digunakan infus kembali. Kami berdebat mengenai kondisi saya dan meminta dr. Henky bertanggung jawab mengenai ini dari hasil lab yang pertama yang seharusnya saya bisa rawat jalan saja. Dr. Henky menyalahkan bagian lab dan tidak bisa memberikan keterangan yang memuaskan.

Keesokannya kondisi saya makin parah dengan leher kanan saya juga mulai membengkak dan panas kembali menjadi 39 derajat namun saya tetap tidak mau dirawat di RS ini lagi dan mau pindah ke RS lain. Tapi saya membutuhkan data medis yang lengkap dan lagi-lagi saya dipermainkan dengan diberikan data medis yang fiktif.

Dalam catatan medis, diberikan keterangan bahwa BAB saya lancar padahal itu kesulitan saya semenjak dirawat di RS ini tapi tidak ada follow upnya samasekali. Lalu hasil lab yang diberikan adalah hasil thrombosit saya yang 181.000 bukan 27.000.

Saya ngotot untuk diberikan data medis hasil lab 27.000 namun sangat dikagetkan bahwa hasil lab 27.000 tersebut tidak dicetak dan yang tercetak adalah 181.000, kepala lab saat itu adalah dr. Mimi dan setelah saya complaint dan marah-marah, dokter tersebut mengatakan bahwa catatan hasil lab 27.000 tersebut ada di Manajemen Omni maka saya desak untuk bertemu langsung dengan Manajemen yang memegang hasil lab tersebut.

Saya mengajukan complaint tertulis ke Manajemen Omni dan diterima oleh Ogi (customer service coordinator) dan saya minta tanda terima. Dalam tanda terima tersebut hanya ditulis saran bukan complaint, saya benar-benar dipermainkan oleh Manajemen Omni dengan staff Ogi yang tidak ada service nya sama sekali ke customer melainkan seperti mencemooh tindakan saya meminta tanda terima pengajuan complaint tertulis.

Dalam kondisi sakit, saya dan suami saya ketemu dengan Manajemen, atas nama Ogi (customer service coordinator) dan dr. Grace (customer service manager) dan diminta memberikan keterangan kembali mengenai kejadian yang terjadi dengan saya.
Saya benar-benar habis kesabaran dan saya hanya meminta surat pernyataan dari lab RS ini mengenai hasil lab awal saya adalah 27.000 bukan 181.000 makanya saya diwajibkan masuk ke RS ini padahal dengan kondisi thrombosit 181.000 saya masih bisa rawat jalan.

Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggung jawab masalah complaint saya ini tidak profesional samasekali. Tidak menanggapi complaint dengan baik, dia mengelak bahwa lab telah memberikan hasil lab 27.000 sesuai dr. Mimi informasikan ke saya. Saya minta duduk bareng antara lab, Manajemen dan dr. Henky namun tidak bisa dilakukan dengan alasan akan dirundingkan ke atas (Manajemen) dan berjanji akan memberikan surat tersebut jam 4 sore.

Setelah itu saya ke RS lain dan masuk ke perawatan dalam kondisi saya dimasukkan dalam ruangan isolasi karena virus saya ini menular, menurut analisa ini adalah sakitnya anak-anak yaitu sakit gondongan namun sudah parah karena sudah membengkak, kalau kena orang dewasa yang ke laki-laki bisa terjadi impoten dan perempuan ke pankreas dan kista. Saya lemas mendengarnya dan benar-benar marah dengan RS Omni yang telah membohongi saya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas.
Saya tanyakan mengenai suntikan tersebut ke RS yang baru ini dan memang saya tidak kuat dengan suntikan dosis tinggi sehingga terjadi sesak napas.

Suami saya datang kembali ke RS Omni menagiih surat hasil lab 27.000 tersebut namun malah dihadapkan ke perundingan yang tidak jelas dan meminta diberikan waktu besok pagi datang langsung ke rumah saya. Keesokan paginya saya tunggu kabar orang rumah sampai jam 12 siang belum ada orang yang datang dari Omni memberikan surat tersebut. Saya telepon dr. Grace sebagai penanggung jawab compaint dan diberikan keterangan bahwa kurirnya baru mau jalan ke rumah saya namun sampai jam 4 sore saya tunggu dan ternyata belum ada juga yang datang kerumah saya. Kembali saya telepon dr. Grace dan dia mengatakan bahwa sudah dikirim dan ada tanda terima atas nama Rukiah, ini benar-benar kebohongan RS yang keterlaluan sekali, dirumah saya tidak ada nama Rukiah, saya minta disebutkan alamat jelas saya dan mencari datanya sulit sekali dan membutuhkan waktu yang lama. Logikanya dalam tanda terima tentunya ada alamat jelas surat tertujunya kemana kan ? makanya saya sebut Manajemen Omni PEMBOHONG BESAR semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang.
Terutama dr. Grace dan Ogi, tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer, tidak sesuai dengan standard International yang RS ini cantum.

Saya bilang ke dr. Grace, akan datang ke Omni untuk mengambil surat tersebut dan ketika suami saya datang ke Omni hanya dititipkan ke resepsionis saja dan pas dibaca isi suratnya sungguh membuat sakit hati kami, pihak manajemen hanya menyebutkan mohon maaf atas ketidaknyamanan kami dan tidak disebutkan mengenai kesalahan lab awal yang menyebutkan 27.000 dan dilakukan revisi 181.000 dan diberikan suntikan yang mengakibatkan kondisi kesehatan makin memburuk dari sebelum masuk ke RS Omni.

Kenapa saya dan suami saya ngotot dengan surat tersebut? karena saya ingin tahu bahwa sebenarnya hasil lab 27.000 itu benar ada atau fiktif saja supaya RS Omni mendapatkan pasien rawat inap. Dan setelah beberapa kali kami ditipu dengan janji maka sebenarnya adalah hasil lab saya 27.000 adalah FIKTIF dan yang sebenarnya saya tidak perlu rawat inap dan tidak perlu ada suntikan dan sesak napas dan kesehatan saya tidak makin parah karena bisa langsung tertangani dengan baik.

Saya dirugikan secara kesehatan, mungkin dikarenakan biaya RS ini dengan asuransi makanya RS ini seenaknya mengambil limit asuransi saya semaksimal mungkin tapi RS ini tidak memperdulikan efek dari keserakahan ini.

Ogi menyarankan saya bertemiu dengan direktur operasional RS Omni (dr. Bina) namun saya dan suami saya terlalu lelah mengikuti permainan kebohongan mereka dengan kondisi saya masih sakit dan dirawat di RS lain.

Syukur Alhamdulilah saya mulai membaik namun ada kondisi mata saya yang selaput atasnya robek dan terkena virus sehingga penglihatan saya tidak jelas dan apabila terkena sinar saya tidak tahan dan ini membutuhkan waktu yang cukup untuk menyembuhkan.

Setiap kehidupan manusia pasti ada jalan hidup dan nasibnya masing-masing, benar…. tapi apabila nyawa manusia dipermainkan oleh sebuah RS yang dpercaya untuk menyembuhkan malah mempermainkan sungguh mengecewakan, semoga Allah memberikan hati nurani ke Manajemen dan dokter RS Omni supaya diingatkan kembali bahwa mereka juga punya keluarga, anak, orang tua yang tentunya suatu saat juga sakit dan membutuhkan medis, mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang saya alami di RS Omni ini.

Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan salah satu pembaca adalah karyawan atau dokter atau Manajemen RS Omni, tolong sampaikan ke dr. Grace, dr. Henky, dr. Mimi dan Ogi bahwa jangan sampai pekerjaan mulia kalian sia-sia hanya demi perusahaan Anda.

Saya informasikan juga dr. Henky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini.

salam,

Prita Mulyasari

omnihospitals

RS Omni Terancam Jeratan Pidana

PENEGAK HUKUM MUDAH SAJA BERKELIT...

MANAJEMEN RS OMNI SEMENA-MENA

JANGAN MENTANG-MENTANG PUNYA BACKING KUAT...

LABEL INTERNATIONAL? GAK BAKALAN NGURUSIN PRITA KAYAK GINI

BODOHNYA OMNI HOSPITALS

MASYARAKAT ANGKAT BICARA 3

biar KAPOK.... !!

Peluang Prita Tuntut Balik Rumah Sakit dan Jaksa Terbuka Lebar

ngapusi

Kejaksaan Bantah Akui Diservis Rumah Sakit Omni

Tiga Dokter Rumah Sakit Omni Akan Dilaporkan ke Polisi

Departemen Kesehatan Pertimbangkan Cabut Izin RS Omni

Jaksa Kasus Prita Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejaksaan Agung

Terkait:

Siapa saja yang merating artikel ini:

Komentar:

Pengacara Omni: Trombosit 27.000 itu kabur dan gak jelas 80

OMNI HOSPITALS INTERNATIONAL? BOHONG! TUNTUT!!!!

PERIKSA JASA... PERIKSA MANAJEMEN OMNI PULA

HMM... FASILITAS BAGI JAKSA... PANTESAN...

RS OMNI INTERNATIONAL? AYO TUNTUT!

Selain Prita, RS Omni Juga Gugat Pasien Meninggal

Dukung Prita!!!

facebooker

Menggugat surat Elektronik

Pencemaran Nama BaikMenggugat Surat Elektronik

Kejagung Akan Periksa Kajati Banten

MASYARAKAT ANGKAT BICARA

KEBOBROKAN OMNI HOSPITALS

Pencemaran Nama Baik
Menggugat Surat Elektronik